(Salah) Arah Pembangunan di Indonesia

Posted: October 17, 2012 in Politik Sosial dan Budaya
Tags: , ,

Andryan Wikrawardana

“Masalah besar Indonesia yang senantiasa bergejolak dalam pikiran saya adalah mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain”. (Amien Rais dalam kata pengantar buku “Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia” , 2008)

Apa yang ada dalam pikiran penulis saat ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang pernah dituliskan oleh Pak Amien Rais dalam pengantar bukunya. Sebuah kegalauan yang sangat mendalam mengenai kondisi bangsa yang semakin hari semakin sulit dijelaskan dan (apalagi) untuk diselesaikan. Kita masih ingat bagaimana peristiwa “Reformasi 98” mengakhiri rezim Soeharto yang menandai lahirnya era baru bagi masyarakat Indonesia. Sebuah era dimana kran demokrasi dan kebebasan berekspresi memiliki tempat yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.

Banyak pihak berharap dengan runtuhnya kekuasaan rezim yang otoriter maka pembangunan Indonesia akan bergeser dari paradigma pembangunan yang pro konglomerasi menjadi pembangunan yang lebih pro pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, realitanya hingga saat ini perubahan yang terjadi cenderung bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansi perubahan yang diinginkan sebenarnya. Berbagai rencana pembangunan beserta peraturan hingga lembaga pendukung telah disediakan. Namun korelasi terhadap peningkatan wealth nation masih jauh dari harapan. Indikasinya adalah jumlah masyarakat miskin dan angka pengangguran yang masih cukup tinggi, kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah, korupsi yang semakin meningkat serta disparitas wilayah yang masih terjadi. Fenomena seperti konflik-konflik sosial maupun gerakan separatis di beberapa daerah juga semakin memperkuat bahwa sesungguhnya l’histoire se repete (sejarah berulang kembali). Bangsa ini hanya mengulang apa yang dilakukan oleh rezim terdahulu atau bahkan (mungkin) telah melakukan hal yang lebih buruk. Mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh rezim terdahulu menjadi indikasi bahwa terjadi fenomena salah arah  dalam pembangunan bangsa ini.

Kegagalan mendefinisikan (kembali) dan menafsirkan makna pembangunan

Hal pertama yang menyebabkan bangsa ini terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain adalah kegagalan mendefinisikan kembali dan menafsirkan makna pembangunan.

Pembangunan adalah salah satu mekanisme yang harus diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Sehingga pembangunan menjadi pembahasan yang sangat krusial baik di tataran akademis, praksis hingga yang bersifat politis. Pada dasarnya pembangunan memang memiliki banyak definisi dan pemaknaan. Berbagai macam definisi ini sangat mempengaruhi pola implementasi serta strategi terkait pelaksanaan pembangunan di lapangan. Istilah pembangunan secara tradisional (sebelum 1970an) cenderung dimaknai sebagai fenomena ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan. Akan tetapi  pasca itu , berbagai literatur terutama yang memiliki kajian khusus terhadap negara-negara dunia ketiga menemukan bahwa banyak negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mereka gagal memperbaiki taraf hidup rakyatnya.  Artinya, pembangunan tidak hanya dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja. Banyak pihak yang sepakat untuk mendefinisikan ulang mengenai pembangunan. Berbagai variabel nonekonomi pun mulai menjadi perhatian serius dalam proses redefenisi tersebut.

Apakah bangsa kita belajar dari kesalahan tersebut?. Hingga saat ini di Indonesia , pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Pemerintah baik di level nasional maupun regional akan sangat bangga apabila tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai angka-angka fantastis. Namun seringkali abai terhadap upaya menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Dan lucunya, bangsa ini begitu bangga dengan pertumbuhan ekonominya yang (katanya) tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi tersebut tinggi karena ditopang oleh konsumsi (consumption-driven growth). Sedangkan komponen lain seperti investasi atau akumulasi modal yang seharusnya menjadi penopang utama perekonomian masih sangat jauh angka kontribusinya.

Mengapa para pengambil kebijakan kita tidak mendekonstruksi ulang paradigma seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir pembangunan, namun sejatinya pembangunan sebenarnya harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Atau seperti yang disampaikan oleh Prof Dudley Seers (1973) bahwa  pembangunan harus menuju pada tiga sasaran penting yaitu mengurangi kemiskinan (poverty), pengangguran (unemployment), dan ketimpangan (inequality). Sehingga sangat jelas tujuan utama pembangunan adalah menghapuskan segala permalahan yang ada di dalam masyarakat.

Jika kondisi memaknai pembangunan dengan mengejar pertumbuhan yang tinggi terus dipertahankan, maka kita dapat mengutip apa yang dikatakan oleh HS Dillon dalam pengantar buku “Pembangunan Inklusif” yang diterbitkan oleh LP3ES bahwa bangsa kita saat ini kita telah melakukan modernisasi salah arah.

Pembangunan yang tidak mencerminkan falsafah bangsa

Hal kedua yang menyebabkan bangsa ini mengalami salah arah dalam pembangunan adalah ketika falsafah kebangsaan tidak lagi menjadi ruh dari pembangunan itu sendiri. Para pendiri bangsa telah meletakkan nilai-nilai luhur kebangsaan dan keindonesiaan sebagai dasar berpijak bagi generasi mendatang untuk meneruskan perjuangan membangun tanah air. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, nilai-nilai tersebut hanya menjadi artefak masa lalu. Banyak prilaku, kebijakan pemerintah maupun produk-produk legislatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur kebangsaan.  Pancasila sebagai falsafah dan jati diri bangsa tidak lagi menjadi “Weltanschauung” (pandangan hidup) dalam pembangunan.

Apakah negara ini negara yang berketuhanan? Prilaku elit saat ini seolah mencerminkan manusia-manusia yang tidak bertuhan. Agama bukan lagi sebagai pandangan hidup yang mengatur prilaku manusia untuk tetap berada dijalan yang lurus. Agama hanya pelengkap identitas diri sebagai warga negara semata. Fatwa haram bagi korupsi yang dikeluarkan para ulama tidak membuat takut dan jera untuk melakukan korupsi. Bahkan proyek pengadaan kitab suci pun dijadikan sebagai ladang korupsi. Belum lagi fenomena dekadensi moral yang saat ini terjadi di masyarakat. Entah sudah berapa banyak skandal seksual elit (baik di pusat maupun di daerah) maupun generasi muda yang terungkap di media. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa timur telah terkikis dan beralih kiblat akibat efek domino arus globalisasi.

Apakah negara ini berkemanusiaan? Sebagai contoh, penggusuran usaha-usaha dan tempat bermukim kaum marginal untuk pembangunan pusat perbelanjaan, kompleks perumahan mewah atau hanya untuk sekedar mempercantik wajah kota.  Atas nama pembangunan upaya penertiban dan pengaturan yang dilakukan seringkali identik dengan kekerasan. Pengambilan kebijakan pembangunan seringkali tidak dikomunikasikan dengan baik dan proporsional. Pada akhirnya berujung konflik yang selalu menuai air mata

Apakah negara ini mewujudkan persatuan? Pembangunan seringkali melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Paradigma pembangunan masih bertumpu pada “trickle down effect” dimana fokus pengembangan wilayah hanya pada kutub-kutub tertentu dengan harapkan dengan dampak pembangunan wilayah tersebut akan merangsang wilayah disekitarnya untuk ikut berkembang. Paradigma ini melahirkan disparitas wilayah yang memunculkan kecemburuan sosial antar daerah yang seringkali melahirkan gerakan seperatis kesukuan. Hal ini tentunya tidak mewujudkan persatuan namun melahirkan disintegrasi bangsa.

Apakah negara ini berkedaulatan rakyat?  Idealnya negara yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat memberikan kekuasaannya kepada pemeritah untuk menjalankan pemerintahan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Jika kita lihat dalam konteks Indonesia, apakah pemerintah saat ini telah menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya? Perbandingan antara idealisme dengan realita yang ada justru memperlihatkan situasi yang berbeda. Beragam peraturan perundangan lebih berpihak pada kepentingan pasar dan golongan tertentu. Sebagai indikasi banyak pasal bahkan undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan ideologi bangsa serta semangat mewujudkan kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan kontrak karya pertambangan yang merugikan rakyat Indonesia hingga saat ini tidak pernah ditinjau ulang. Sumber daya alam yang diamanahkan konstitusi untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi terwujudnya kemakmuran rakyat hanyalah retorika semu ditengah geliat eksploitasi perusahaan multinasional di Indonesia.

Kegagalan Melepaskan Diri Dari Kemiskinan

Hal ketiga adalah kegagalan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Sudah banyak program pengentasan kemiskinan dicanangkan oleh Pemerintah. Akan tetapi hingga saat ini masih belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan kemiskinan yang ada bersifat parsial dan peripheral sehingga kebijakan pembangunan yang lahir hanya mengurai kemiskinan dari sisi hilirnya saja bukan menyelesaikan akar dari permasalahan kemiskinan tersebut.

Jika kita mendalami karateristik kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data BPS (2010) maka akan kita ketahui bahwa 63% rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Selain itu rumah tangga miskin tersebut secara kuantitas banyak yang tinggal di wilayah pedesaan. Karena karakteristik yang demikian maka strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak cukup hanya dengan program pembangunan yang bersifat bantuan sosial, pemberdayaan dan bantuan modal usaha. Pengentasan kemiskinan akan lebih baik jika berorientasi pada peningkatan kualitas sektor pertanian. Meningkatnya kualitas sektor pertanian akan disertai peningkatan nilai tambah produksi pertanian. Nilai tambah ini diharapkan mampu mengakslerasi jumlah pendapatan penduduk yang berkecimpung di sektor tersebut. Berbagai upaya seperti reformasi agraria melalui transformasi struktural, sumber daya manusia, institusi serta sosial budaya akan lebih bermakna dalam upaya menurunkan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi realitanya sektor pertanian seolah menjadi anak tiri dalam pembangunan. Tren yang ada saat ini sektor-sektor seperti jasa, perdagangan dan keuangan lebih berkembang dari pada sektor pertanian. Padahal sektor-sektor tersebut tidak begitu signifikan menyerap tenaga kerja. Mengacu pada fenomena ini, sudah saatnya pengentasan kemiskinan lebih mengutamakan solusi yang substansial dan menyelesaikan masalah dari sisi hulunya secara komprehensif dan terintegrasi. Jika tidak, perangkap kemiskinan akan terus mengancam masyarakat miskin Indonesia secara struktural maupun kultural.

Mau dibawa kemana selanjutnya?

Salah arah dalam pembangunan di Indonesia tidak serta merta kita biarkan begitu saja. Untuk mengembalikan pembangunan di Indonesia ke arah yang benar sebagaimana yang telah dijelaskan beriringan diatas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dekonstruksi paradigma pembangunan bagi para pengambil kebijakan adalah keharusan. Jika dulu orientasi pembangunan sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maka sudah saatnya pembangunan di Indonesia harus lebih berparadigma “people driven development”. Pembangunan harus menciptakan kebebasan dari ketidakberdayaan, keterbelakangan melalui penciptaan akses bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupannya.

Falsafah dan jati diri bangsa harus menjadi “Weltanschauung” (pandangan hidup) dan ghiroh dalam pembangunan. Pembangunan harus berorientasi pada kemandirian bukan melanggengkan ketergantungan terhadap bangsa lain. Kedaulatan rakyat adalah harga mati sehingga segala manifestasi pembangunan harus mewujudkan welfare state. Sehingga segala bentuk negosiasi ekonomi harus mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat bukan kepentingan pribadi, golongan dan korporatokrasi.

Tentunya segala upaya mengembalikan arah pembangunan Indonesia ke jalan yag benar tidak akan pernah tercapai jika nakhoda republik ini justru melakukan hal-hal yang kontradiktif. Kepemimpinan Nasional harus memiliki keberanian, ketegasan dan keberpihakan yang nyata terhadap rakyat. Selain itu Kepemimpinan Nasional harus mau belajar dari pengalaman di masa lalu. Berbagai kesalahan yang pernah terjadi tentunya bukanlah sesuatu yang wajar untuk diulangi kembali. Inovasi serta transformasi strategi adalah keharusan untuk mewujudkan perubahan yang revolusioner dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal-hal ini tidak diindahkan secara nyata , maka segala ide hanyalah retorika di ruang hampa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s