Implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia ; Solusi Perubahan Iklim atau Neo (CO2)lonialisasi

Posted: October 17, 2012 in Lingkungan Hidup
Tags: , ,

Andryan Wikrawardana

REDD+ dan Perubahan Iklim Global

Isu perubahan iklim dan pemanasan global telah mendekonstruksi paradigma pemikiran para pengambil kebijakan untuk mulai menyelaraskan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan melakukan eksploitasi terhadap segala sumber daya hanya menghasilkan kerusakan lingkungan dan kekhawatiran mengenai kelangkaan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Seperti yang diungkapkan oleh Brundtland (1987) bahwa pembangunan saat ini harus mengutamakan prinsip dimana pemenuhan kebutuhan saat ini tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan yang kemudian dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan dan dipopulerkan dalam laporan World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987. Konsep ini berimplikasi pada upaya melibatkan perhitungan lingkungan dalam perumusan kebijakan (Todaro, 2006). Seperti halnya perhitungan Gross National Product berdasarkan konsep sustainable net national income yang mengikusertakan modal lingkungan hidup dan mensyaratkan bahwa konsumsi yang boleh dilakukan adalah konsumsi yang tidak mengurangi stok modal dan membuatnya tetap terjaga atau bahkan meningkat (Pearce dan Watford, 1993).

Berbicara mengenai teori merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan, namun implementasinya di ranah empiris harus berhadapan dengan dinamika yang begitu kompleks. Inilah gambaran mengenai implementasi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan baik di negara maju atau di negara sedang berkembang. Dalam konteks perubahan iklim, “Protokol Kyoto” telah mengamanahkan bahwasanya perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kontribusi emisi. Akan tetapi kesepakatan ini menciptakan konsekuensi yang cukup besar terutama bagi negara maju. Hal ini dikarenakan jika kita melihat secara historis maka negara negara-negara tersebut berdasarkan data dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan kontributor 40 persen dari total emisi dunia. Terjadi keengganan dari beberapa negara terutama Amerika Serikat untuk meratifikasi kesepakatan tersebut dikarenakan konsekuensi terhadap kestabilan ekonominya akibat pengurangan emisi. Hal yang sama di negara-negara sedang berkembang yang dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya namun harus tetap menjaga kelestarian alamnya.

 
Ditengah alotnya negosiasi dalam merumuskan solusi atas permasalahan perubahan iklim global , Konferensi Perubahan Iklim ke-13 (COP 13) di Bali pada tahun 2007 menghasilkan Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) dan melahirkan pendekatan konservasi yang baru yang dikenal dengan istilah REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD ini adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Satu tahun pasca Bali Action Plan , agenda dalam implementasi REDD kemudian diperluas. Pada mulanya, REDD hanya fokus pada dua hal yaitu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Untuk lebih memperkaya dan memperluas manfaatnya maka ditambahkan beberapa strategi yang ditambahkan untuk mengurangi emisi melalu peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan yang kemudian dikenal dengan istilah REDD+. Pada dasarnya program REDD+ sangat menarik untuk didukung karena potensinya dalam menjaga kelestarian hutan dan meurunkan emisi gas rumah kaca global. Disamping itu, beberapa kekhawatiran seperti gangguan ekonomi bagi negara berkembang dalam upaya menurunkan emisi ditanggulangi dengan insentif berupa bantuan dana dari negara-negara maju.

Akan tetapi, apakah permasalahan telah selesai sampai di sini saja?. Pelaksanaan REDD+ tentunya masih menyisakan berbagai kerancuan yang harus diselesaikan. Jika tidak akan memunculkan permasalahan baru yang justru menghambat tujuan mulia program ini. Beberapa permasalahan seperti hal-hal yang bersifat teknis seperti mekanisme penghitungan karbon , mekanisme pembayaran, akuntabilitas serta pendanaan jangka panjang perlu diperhatikan secara cermat. Misalkan untuk memberikan penilaian terhadap potensi cadangan karbon terhadap suatu lahan, tentunya perlu ditetapkan mekanisme perhitungan seperti apa yang harus dilakukan. Jika tidak, akan terjadi banyak versi dalam perhitungan tersebut. Teknologi baru seperti citra satelit dan permodelan melalui komputer dapat menjadi salah satu mekanisme, namun apakah semua negara memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut?.
Selain itu, ada juga permasalahan yang bersifat ideologis. Program REDD dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk neokolonialisme berkedok penyelamatan lingkungan. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, ada kecenderungan negara maju hanya mau memberikan bantuan dana tapi mereka tetap tidak mau mengurangi emisi negara mereka sendiri. Mereka merasa dengan sudah membayar insentif tersebut tanggung jawab mereka sudah selesai. Pengurangan emisi bagi mereka hanyalah beban bagi negara-negara berkembang yang kebetulan memiliki cadangan hutan yang cukup banyak. Kedua, jika kita(negara berkembang) mau berpikir ulang kebelakang (khususnya mengenai format bantuan negara maju kepada negara berkembang) , apakah kita tidak mengalami trauma?.

Bagaimana bantuan luar negeri selama ini ternyata menciptakan ketergantungan yang luar biasa kepada negara maju yang terkadang justru menghambat negara berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya. Jual beli karbon yang saat ini mulai di kembangkan dapat menciptakan distorsi dalam upaya penyelamatan lingkungan. Apakah mungkin bentuk pemberian dana dari negara maju ini merupakan salah satu mekanisme pembelian terselubung terhadap cadangan karbon negara berkembang yang kedepannya melegitimasi peluang mereka untu tetap menciptakan emisi. Jika memang benar, maka inilah yang disebut sebagai “Neo (CO2)lonialisasi”.

Implementasi REDD di Indonesia dan Tantangannya
Berdasarkan World Resource Institute pada tahun 2000 yang dikutip dalam Stern Report mengungkapkan bahwa deforestasi hutan menyumbang sekitar 18 persen terhadap emisi gas rumah kaca (Green House Gases/GHGs) global sebesar 42 Gton CO2 per tahun. Dari jumlah 18 persen kontribusi emisi tersebut, 75 persen diantaranya disebabkan oleh deforestasi yang terjadi di negara berkembang. Deforestasi tersebut merupakan 17 persen terhadap total emisi GHGs global (IPCC, 2007).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan tropis terluas ketiga di dunia. Banyak pihak yang menyatakan bahwa hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menjadi produsen kebutuhan oksigen dunia. Selain itu, hutan tropis Indonesia juga merupakan ekosistem yang kaya dengan berbagai keanekaragamanhayati dunia. Akan tetapi , fenomena deforestasi seperti pembakaran hutan, penebangan hutan dengan laju yang sangat cepat telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar ketiga di dunia (The Independen , 2007). Hal ini semakin diperkuat dengan laporan mengenai kontribusi emisi Indonesia yang dipublikasikan oleh PEACE pada bulan Maret 2007 yang menyatakan bahwa 85 persen emisi karbon di Indonesia diakibatkan oleh aktifitas pembukaan hutan (deforestation). Kondisi ini semakin dilegitimasi dengan berbagai laporan mengenai laju deforestasi di Indonesia saat ini mencapai 2 juta hektar pertahun (World Bank, 2000) , 2 juta hektar pertahun (Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch, 2001) , dan 1,2 juta hektar per tahun (Kementerian Kehutanan 2009). Karena fenomena deforestasi dan degradasi hutan yang semakin memprihatinkan itulah maka Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima bantuan dana dari program REDD+. REDD+ menjadi angin segar bagi penyelamatan iklim dan kerusakan hutan maupun lingkungan di Indonesia. Tapi apakah implementasinya semudah membalikkan telapak tangan?.

Seperti halnya yang telah saya jelaskan sebelumnya, implementasi REDD+ berpeluang menciptakan permasalahan baru yang dapat menggagalkan tujuan mulia program ini sendiri. Pertama, REDD+ dapat memperburuk konflik sosial budaya di masyarakat. Selama ini masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di kawasan hutan seperti di Sumatera, Kalimantan , Sulawesi , Papua dan wilayah lainnya memiliki nilai-nilai budaya dan sosial yang kuat dalam menjaga kelestarian hutan. Dewasa ini, pertarungan kepentingan ekonomi yang dimanifestasikan dalam perkebunan kelapa sawit, hutan produksi, pertambangan maupun alih fungsi lahan lainnya dengan hak-hak masyarakat sering terjadi. Konflik ini telah menimbulkan kerugian materil bahkan telah menelan korban jiwa. Pada dasarnya REDD+ secara sederhana adalah kumpulan uang yang siap didistribusikan. Masalahnya adalah didistribusikan kepada siapakah uang ini. Siapakah yang berhak mendapatkan insentif dari program REDD+ ini?. Apakah uang ini diberikan kepada perusahaan yang telah merusak hutan agar mereka berhenti melakukan deforestasi?, atau kepada masyarakat adat yang dengan gigih selama ini mempertahankan kelestarian hutannya? , atau kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan yang nantinya akan diimplementasikan melalui jenis pembangunan tertentu?. Hal ini perlu dirumuskan secara seksama sesuai dengan komunikasi pemangku kepentingan secara adil dan egaliter. Salah menetapkan mekanisme implementasi akan menciptakan kecemburuan antar pihak dan melahirkan konflik sosial yang baru dan menggagalkan tujuan awal REDD+ itu sendiri.

Kedua, akuntabilitas pendanaan REDD+ itu sendiri. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana dana bantuan luar negeri di masa lalu khususnya di negara-negara berkembang seringkali disalahgunakan oleh penguasa. Berbagai penyalahgunaan seperti korupsi hingga program-program yang tidak tepat sasaran menjadi tantangan implementasi REDD+ di Indonesia. Pendanaan terkait program REDD+ ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terlalu banyak “kick back” untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan tujuan awal program REDD+.

 
Ketiga, pelaksanaan REDD+ harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan kelestarian lingkungan. Implementasi REDD+ harus bersifat bottom up. Terkadang berbagai kegagalam dalam implementasi kebijakan dikarenakan ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Sehingga banyak terjadi penolakan dalam pelaksanaannya. REDD+ harus dikomunikasikan secara aktif dan transaparan. Public Hearing, FGD dan pola komunikasi lainnya jangan hanya menjadi formalitas untuk memenuhi standar operasional prosedur sebuah kebijakan.

Keempat, tidak boleh ada hidden agenda dalam program REDD+ di Indonesia. Bantuan dana program ini harus murni untuk kepentingan global dalam menyelamatkan lingkungan. Bantuan dana yang diberikan sebagai insentif atas kerja keras menjaga kelestarian hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tidak ada perjanjian bersyarat yang pada akhirnya merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Program REDD+ ini tidak boleh dijadikan sebagai arena bagi negara maju untuk memiliki cadangan karbon di Indonesia tapi terus melahirkan emisi di negara mereka sendiri. Kalau hal ini terjadi, apa bedanya dengan penjajahan di masa lampau?. Dahulu penjajahan terjadi dikarenakan ketertarikan terhadap rempah-rempah, yang kemudian dilanjutkan dengan sumberdaya mineral dan kini berevolusi dalam isu perubahan iklim.

Sebenarnya empat poin yang dijelaskan diatas adalah hal-hal sederhana yang sangat sering diungkapkan banyak intelektual di Indonesia. Dan seandainya implementasi REDD+ di Indonesia tidak mempertimbang hal tersebut dan berjalan seadanya maka untuk kesekian kalinya kita akan terjajah (lagi).

Comments
  1. mie2gination says:

    Hal yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah dana kegiatan REDD+. Banyak negara maju menyumbangkan dana risetnya ke Indonesia untuk program ini, Patut diwaspadai jika kemudian jika upaya tersebut menjadi upaya “cuci tangan untuk tindakan nyata penyelamatan pengurangan CO2”. Setelah riset jadi ya sudah (????)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s