PRIOK BERDARAH, POTRET BURUK UPAYA PENATAAN KOTA DI INDONESIA

Posted: April 16, 2010 in Penataan Ruang
Tags: ,

Andryan Wikrawardana

Bentrokan berdarah mewarnai penertiban bangunan liar di permakaman tokoh penyebar agama Islam,Al-Arif Billah Hasan bin Muhammad Al- Haddad yang biasa dikenal sebagai Mbah Priok,di Jalan TPU Dobo,Koja,Jakarta Utara. Akibat bentrokan tersebut,sekitar ratusan korban harus menderita luka-luka serta membutuhkan perawatan intensif. Bahkan dua anggota Satpol PP dipastikan meninggal dalam tragedi ini.

Tragedi ini bermula dari sengketa antara PT Pelindo II dengan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau Mbah Priok. Sengketa tersebut telah terjadi  sejak lama. Terjadi saling klaim anatara ahli waris dengan mendasarkan pada Eigendom Verponding no 4341 dan No 1780 di lahan seluas 5, 4 Ha. Namun PN Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2002 telah memutuskan tanah tersebut secara sah adalah milik PT Pelindo II. Hal ini sesuai dengan hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 01/Koja dengan luas 145,2 hektar. Upaya penertiban pun dilaksanakan terhadap bangunan-bangunan disekitar makam. Namun kesimpangsiuran isu semakin memperparah keadaan sehingga bentrokanpun tidak dapat dielakkan.

Terlepas dari kasus yang terjadi, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama. Pertama konflik kepemilikan lahan di Indonesia seolah tidak pernah habisnya. Ada apa dengan sistem pendataan kepemilikan tanah di Indonesia. Mengapa setiap pihak merasa berhak dan mengklaim setiap jengkal tanah yang ada. Bukan sekali ini saja kasus serupa tejadi. Tak terhitung jumlahnya sengketa tanah terjadi di negeri ini dengan beragam bentuk proses penyelesaian. Kondisi akut ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya penyelesaian secara menyeluruh untuk menghindari konflik berkepanjangan terkait kepemilikan tanah yang dapat berujung pada konflik sosial budaya.

Kedua, upaya penataan kota seringkali bersifat represif. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebuah peraturan yang lahir dikarenakan pada peraturan terdahulu dilandasi bahwa seolah-olah yang memanfaatkan ruang hanya pemerintah , sedangkan kepentingan pribadi masyarakat kurang difasilitasi. Partisipasi masyarakat sangat kecil dan terbatas. Peran masyarakat sebagai pemanfaat dan pemilik hak atas lahan kurang mendapatkan porsi yang proporsional. Sehingga jelas, kehadiran peraturan perundangan yang baru adalah untuk mencoba memberikan porsi yang lebih banyak bagi masyarakat terkait penataan ruang yang ada. Akan tetapi, dalam proses yang terjadi di lapangan, komunikasi dua arah dalam proses pengambilan kebijakan khususnya dalam penataan ruang tidak berjalan semestinya.

Upaya penataan ruang kota seringkali bersifat represif. Bagi yang tidak mau ditata maka akan di bina,atau lebih tepatnya di BINASAKAN. Mungkin kita sering melihat fenomena penggusuran dengan paksa oleh satuan polisi pamong praja atau aparat sejenisnya. Tindakan represif tidak akan menghasilkan penataan kota yang kita harapkan, namun akan melahirkan ruang konflik di kota yang ideal. Seolah tidak jera, para pengambil kebijakan tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah ada. Tindakan represif dinilai menjadi senjata ampuh untuk mewujudkan penataan kota yang serasi, nyaman dan berkelanjutan. Namun dengan mengorbankan darah warga kotanya sendiri.

Kondisi yang terjadi ini melahirkan sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya paradigm yang seharusnya ada apakah KOTA UNTUK MANUSIA atau MANUSIA UNTUK KOTA . Mungkin kita sepakat untuk menjawab, bahwa KOTA adalah untuk MANUSIA. Jika demikian, sudah sewajarnya segala bentuk upaya penataan ruang kota harus memperhatikan KEPENTINGAN MANUSIANYA. Apa lacur, setiap kebijakan pembangunan kota seringkali tidak dikomunikasikan dengan melibatkan manusianya. Yang ada hanya EKSEKUSI , GUSUR dan PUKULI SAMPAI MATI serta permintaan MAAF dan PENYESALAN di akhir cerita sedih kota ini.

Kedepannya, PEMERINTAH KOTA harus lebih komunikatif dalam setiap pengambilan kebijakan penataan kota. Penataan kota adalah penataan kepentingan. Harus ada titik temu yang harus disepakati secara bersama. Bukan ketuk palu sepihak tanpa berpikir dampak sistemik yang terjadi di lapangan. Upaya represif dengan mengerahkan aparat untuk mewujudkan ruang kota yang ideal adalah upaya yang penulis kategorikan sebagai TINDAKAN NISTA bagi INTELEKTUAL yang mentahbiskan dirinya sebagai PENGAMBIL KEBIJAKAN.

Cerita sedih hari ini, bukanlah representasi cerita esok lusa. Tragedi hari ini adalah pelajaran berarti untuk menatap masa depan. Jangan sampai ada PRIOK BERDARAH JILID 2 di Indonesia. Masih ada harapan untuk melihat senyuman warga kota di Indonesia.  Kepemimpinan yang bijak, pengayoman yang meneduhkan hati para Pamong Praja, serta masyarakat yang lebih dewasa semoga menjadi momentum lahirnya ruang kota Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Tanpa ada darah yang harus ditumpahkan di pangkuan Ibu Pertiwi yang kita cintai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s